Akar Apartheid
Afrika Selatan dibentuk pada 1910 dari gabungan koloni Inggris dan republik Boer. Sejak awal, negara itu menerapkan pembatasan terhadap penduduk kulit hitam dalam kepemilikan tanah, hak politik, dan mobilitas. Pada 1948, Partai Nasional memenangkan pemilihan umum dan menjadikan pemisahan ras sebagai kebijakan negara yang sistematis.
Sistem itu disebut apartheid, yang berarti "keterpisahan" dalam bahasa Afrikaans. Pemerintah memperkuat pemisahan tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, dan akses layanan publik. Penduduk diklasifikasikan menjadi kelompok ras, dan hak-hak mereka ditentukan oleh klasifikasi tersebut.
Sistem Hukum Rasial
Sejumlah undang-undang menjadi tulang punggung apartheid. Population Registration Act 1950 mewajibkan pendaftaran ras, Group Areas Act 1950 membagi wilayah untuk kelompok ras tertentu, dan Prohibition of Mixed Marriages Act 1949 melarang pernikahan antar-ras. Bantu Education Act 1953 membatasi pendidikan bagi anak kulit hitam.
Pass laws mewajibkan penduduk kulit hitam membawa dokumen izin ketika berada di wilayah yang ditetapkan untuk kulit putih. Pelanggaran dapat berujung pada penangkapan. Pemerintah juga membentuk "homeland" atau bantustan, wilayah yang dimaksudkan untuk memisahkan penduduk kulit hitam dari pusat ekonomi dan politik.
Perlawanan
African National Congress (ANC), didirikan pada 1912, menjadi salah satu organisasi utama dalam perjuangan melawan diskriminasi. Pada 1952, ANC dan sekutunya melancarkan Defiance Campaign, kampanye pembangkangan sipil terhadap hukum apartheid. Ribuan orang ditangkap, tetapi kampanye itu meningkatkan kesadaran politik masses.
Pada 1955, kelompok-kelompok antiapartheid mengadopsi Freedom Charter, sebuah pernyataan yang menyerukan Afrika Selatan yang demokratis dan nonrasial. Pemerintah menuduh para aktivis sebagai komunis. Pada 1960, pembantaian Sharpeville terjadi ketika polisi menembak demonstran, menewaskan 69 orang. Peristiwa itu memicu kemarahan internasional dan mempercepat peralihan ke perjuangan bersenjata.
Mandela dan ANC
Nelson Mandela, seorang pengacara dan aktivis ANC, menjadi salah satu pemimpin perjuangan. Setelah ANC dilarang pada 1960, Mandela dan kawan-kawan membentuk sayap bersenjata Umkhonto we Sizwe. Pada 1963, ia ditangkap dan diadili dalam Rivonia Trial. Pada 1964, ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
Mandela menghabiskan 18 tahun di Penjara Robben Island dan kemudian dipindahkan ke penjara lain. Selama di penjara, ia menjadi simbol perlawanan. Di luar penjara, gerakan antiapartheid tumbuh di dalam dan luar negeri. Serikat pekerja, organisasi mahasiswa, dan gereja memainkan peran penting dalam perlawanan.
Krisis 1980-an
Pada 1976, pemberontakan Soweto meletus sebagai protes terhadap penggunaan bahasa Afrikaans di sekolah. Polisi menembak para pelajar, dan kekerasan menyebar ke seluruh negeri. Pada 1977, pemimpin Black Consciousness Steve Biko meninggal dalam tahanan polisi, memicu kecaman internasional.
Pada 1980-an, pemerintah menghadapi krisis ekonomi, sanksi internasional, dan perlawanan domestik yang meningkat. Presiden P.W. Botha memperkenalkan reformasi terbatas, tetapi tetap menolak hak politik penuh bagi penduduk kulit hitam. Keadaan darurat diberlakukan, dan ribuan aktivis ditahan tanpa pengadilan.
Pembebasan 1990
Pada 2 Februari 1990, Presiden F.W. de Klerk mengumumkan pencabutan larangan terhadap ANC dan organisasi antiapartheid lainnya. Ia juga mengumumkan pembebasan Nelson Mandela. Pada 11 Februari 1990, Mandela keluar dari penjara setelah 27 tahun, disambut massa dan perhatian media dunia.
Negosiasi dimulai, tetapi berlangsung sulit. Kekerasan politik masih terjadi, termasuk bentrokan antara pendukung ANC dan Partai Kebebasan Inkatha. Pembunuhan pemimpin komunis Chris Hani pada 1993 hampir menggagalkan proses damai. Mandela tampil untuk menenangkan massa dan melanjutkan negosiasi.
Transisi 1994
Pada 1993, pemerintah dan ANC menyepakati konstitusi sementara yang menjamin hak politik bagi semua warga. Mandela dan de Klerk menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun yang sama. Pemilihan umum pertama yang diikuti semua ras dijadwalkan pada April 1994.
Pemilihan berlangsung pada 27 April 1994. ANC memenangkan mayoritas suara, dan Mandela menjadi presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan. Pemerintahan persatuan nasional dibentuk, dengan de Klerk sebagai wakil presiden. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kemudian dibentuk untuk mengungkap pelanggaran hak asasi manusia pada masa apartheid.
Warisan
Apartheid berakhir secara hukum, tetapi warisannya tidak hilang dalam semalam. Ketimpangan ekonomi, kepemilikan tanah, pengangguran, dan kesenjangan pendidikan masih kuat. Banyak komunitas kulit hitam tetap hidup dalam kemiskinan, sementara kekayaan terkonsentrasi pada sebagian kecil masyarakat.
Afrika Selatan kemudian dikenal dengan gagasan "rainbow nation", sebuah citra keragaman dan rekonsiliasi. Namun perdebatan tentang keadilan ekonomi, korupsi, dan makna transformasi terus berlangsung. Kisah akhir apartheid menunjukkan bahwa perubahan politik dapat dicapai melalui tekanan, negosiasi, dan kepemimpinan yang berani.
