Perang di Yugoslavia
Setelah Yugoslavia mulai terpecah pada awal 1990-an, perang menyebar ke Bosnia dan Herzegovina. Republik itu memiliki penduduk campuran: Bosniak (Muslim Bosnia), Serbia Bosnia, dan Kroasia Bosnia. Pada 1992, pasukan Serbia Bosnia dengan dukungan Tentara Rakyat Yugoslavia menguasai wilayah luas dan mengepung Sarajevo.
Dunia internasional merespons dengan mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB, UNPROFOR, dan memberlakukan embargo senjata. Namun mandat pasukan itu terbatas dan kekuatannya kecil. Berbagai upaya diplomatik gagal menghentikan pembersihan etnis dan kekerasan terhadap warga sipil.
Zona Aman yang Rapuh
Pada 1993, Dewan Keamanan PBB menyatakan Srebrenica dan beberapa kota lain sebagai "zona aman". Resolusi 819 dan 836 menjanjikan perlindungan bagi penduduk sipil. Srebrenica menjadi tempat berlindung bagi ribuan pengungsi Bosniak yang melarikan diri dari serangan di sekitarnya.
Namun zona aman itu tidak memiliki kekuatan yang memadai. Pasukan Belanda, Dutchbat, hanya berjumlah sekitar 400 orang dengan senjata ringan. Mereka tidak memiliki mandat atau kemampuan untuk menahan serangan besar. Penduduk Srebrenica hidup dalam kondisi sulit, dengan bantuan pangan terbatas dan rasa takut yang meningkat.
Juli 1995
Pada awal Juli 1995, pasukan Serbia Bosnia di bawah komando Ratko Mladić melancarkan serangan ke Srebrenica. Pos-pos pengamatan PBB di sekitar kota jatuh satu per satu. Pada 11 Juli, Mladić memasuki kota, dan puluhan ribu warga melarikan diri ke Potocari, lokasi pangkalan Dutchbat.
PBB meminta dukungan udara, tetapi permintaan itu tidak segera dipenuhi. Jet NATO hanya menyerang beberapa sasaran dan tidak menghentikan gerak maju pasukan Serbia Bosnia. Malam itu, sekitar 20.000 hingga 25.000 pengungsi berkumpul di Potocari tanpa perlindungan yang memadai.
Evakuasi dan Pemisahan
Pada 12 Juli, bus-bus mulai mengangkut perempuan, anak-anak, dan orang tua ke wilayah yang dikuasai pemerintah Bosnia. Namun laki-laki dan remaja dipisahkan dengan alasan "interogasi". Pemisahan itu menjadi awal bencana. Banyak keluarga tidak pernah melihat ayah, suami, atau anak laki-laki mereka lagi.
Sebagian pria dan remaja mencoba melarikan diri melalui hutan menuju Tuzla. Mereka berjalan berhari-hari dalam kondisi kelaparan dan ketakutan. Pasukan Serbia Bosnia mengejar dan menangkap banyak dari mereka. Di berbagai lokasi, tahanan dikumpulkan lalu dieksekusi secara massal.
Pembunuhan Massal
Pembunuhan terjadi di gudang, sekolah, lapangan, dan pinggir jalan. Salah satu lokasi yang paling dikenal adalah Branjevo, tempat ratusan tahanan ditembak. Jenazah awalnya dikubur di kuburan massal, lalu dipindahkan ke kuburan lain untuk menyembunyikan bukti ketika penyelidikan internasional dimulai.
Pengadilan Kriminal Internasional untuk Yugoslavia (ICTY) menyimpulkan bahwa sekitar 8.000 pria dan remaja Bosniak dibunuh. Pengadilan itu juga menyatakan bahwa peristiwa Srebrenica merupakan genosida. Mahkamah Internasional menguatkan karakterisasi genosida dalam putusannya pada 2007.
Respons yang Gagal
Kegagalan Srebrenica menjadi skandal bagi PBB dan pemerintah Belanda. Laporan resmi Belanda pada 2002 menyimpulkan bahwa pasukan dan pemerintahnya tidak memberikan perlindungan yang memadai. Pemerintah Belanda mengundurkan diri setelah laporan itu dipublikasikan.
Setelah Srebrenica, NATO melancarkan kampanye pemboman yang lebih tegas pada Agustus 1995. Tekanan militer itu mendorong para pihak ke meja perundingan. Perjanjian Dayton ditandatangani pada November 1995, mengakhiri perang dan membagi Bosnia menjadi dua entitas di dalam satu negara.
Keadilan dan Peringatan
ICTY menuntut dan menghukum sejumlah tokoh yang bertanggung jawab. Ratko Mladić dan Radovan Karadžić dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Proses identifikasi korban dilakukan melalui analisis DNA, dan jenazah yang berhasil diidentifikasi dimakamkan kembali di Memorial Center di Potocari.
Setiap 11 Juli, ribuan orang berkumpul untuk memperingati korban. Namun penyangkalan dan politik revisionis masih muncul di sebagian wilayah Balkan. Perdebatan tentang angka korban dan sifat peristiwa terus berlangsung, meskipun bukti pengadilan sangat kuat.
Pelajaran
Srebrenica menunjukkan bahwa zona aman tanpa kekuatan dan mandat yang jelas hanyalah janji di atas kertas. Kegagalan itu juga mengungkap kelemahan sistem PBB dalam menghadapi kekerasan massal yang direncanakan dengan cepat. Konsep tanggung jawab untuk melindungi lahir sebagian dari pengalaman seperti ini.
Bagi keluarga korban, keadilan hukum tidak menghapus kehilangan. Namun pengakuan resmi, identifikasi jenazah, dan peringatan publik memberi tempat bagi memori. Srebrenica tetap menjadi peringatan tentang harga dari kelambanan dunia ketika warga sipil berada dalam bahaya.
