Latar Kesultanan Utsmaniyah
Pada awal abad ke-20, warga Armenia merupakan komunitas Kristen yang cukup besar di Kesultanan Utsmaniyah. Mereka tinggal terutama di Anatolia timur, Istanbul, dan wilayah lain di kekaisaran. Hubungan antara komunitas Armenia dan pemerintah Utsmaniyah sudah lama tegang, tetapi situasi memburuk setelah gerakan nasionalis Turki Muda mengambil kekuasaan pada 1908 dan setelah kekalahan Utsmaniyah dalam Perang Balkan.
Ketika Perang Dunia I pecah, Kesultanan Utsmaniyah bergabung dengan Jerman dan Austria-Hongaria. Pemerintah Ottoman menghadapi ancaman di beberapa front, termasuk front Kaukasia melawan Rusia. Dalam suasana perang dan ketakutan akan pemberontakan, pemerintah mulai melihat warga Armenia sebagai ancaman internal.
24 April 1915
Pada 24 April 1915, otoritas Utsmaniyah menangkap sejumlah besar tokoh Armenia di Istanbul: intelektual, pemimpin komunitas, jurnalis, dan aktivis. Penangkapan itu sering dianggap sebagai awal genosida. Banyak dari mereka kemudian dipenjarakan, dideportasi, atau dibunuh. Tanggal 24 April kini diperingati sebagai Hari Peringatan Genosida Armenia.
Penangkapan elite komunitas merupakan pola yang sering muncul dalam kekerasan massal: dengan melumpuhkan kepemimpinan, komunitas menjadi lebih sulit mengorganisasi perlawanan atau meminta bantuan. Setelah itu, tindakan terhadap populasi Armenia meluas ke wilayah-wilayah lain.
Hukum Deportasi
Pada Mei 1915, pemerintah Utsmaniyah mengesahkan undang-undang yang memberi wewenang kepada militer untuk memindahkan penduduk yang dianggap mencurigakan. Undang-undang itu digunakan untuk mendeportasi warga Armenia dari Anatolia timur ke wilayah selatan, terutama gurun di Suriah dan Mesopotamia. Deportasi dilakukan secara massal, sering dengan pemberitahuan singkat dan tanpa persiapan yang memadai.
Perjalanan deportasi berlangsung dalam kondisi sangat buruk. Banyak orang berjalan kaki dalam cuaca panas, tanpa makanan dan air yang cukup. Kelompok-kelompok deportasi dijarah, dipukuli, atau dibunuh oleh kelompok bersenjata dan sebagian pejabat lokal. Mereka yang selamat tiba di kamp-kamp yang penuh sesak dan kekurangan fasilitas.
Kematian Massal
Jumlah korban hingga kini diperdebatkan. Sejarawan Armenia dan banyak sejarawan internasional sering menyebut angka sekitar 1,5 juta kematian, sementara sumber Turki resmi menyebut angka yang jauh lebih kecil. Perbedaan angka ini sebagian disebabkan oleh tidak lengkapnya catatan populasi pada masa perang, perpindahan penduduk, dan hilangnya arsip.
Terlepas dari perbedaan angka, terdapat konsensus luas di kalangan sejarawan bahwa peristiwa itu merupakan kekerasan massal terencana terhadap warga sipil Armenia. Deportasi, pembunuhan, kelaparan, dan penyakit menyebabkan kematian dalam jumlah sangat besar. Peristiwa itu juga berdampak pada komunitas Kristen lain di wilayah tersebut, meskipun skala dan bentuknya berbeda.
Reaksi Internasional Masa Perang
Pada 1915, beberapa diplomat dan misionaris di wilayah Utsmaniyah mengirim laporan tentang deportasi dan pembunuhan. Pemerintah Inggris, Prancis, dan Rusia mengeluarkan pernyataan yang mengecam tindakan itu. Namun reaksi internasional pada masa perang terbatas, karena kekuatan besar lebih fokus pada jalannya perang.
Setelah perang, tekanan muncul untuk mengadili para pelaku. Pemerintah Utsmaniyah pasca-perang mengadakan pengadilan terhadap beberapa pejabat, tetapi prosesnya tidak tuntas. Beberapa tokoh utama melarikan diri. Pembunuhan Talaat Pasha di Berlin pada 1921 oleh Soghomon Tehlirian menjadi peristiwa yang menyoroti kegagalan keadilan dan memicu perdebatan tentang pembalasan.
Istilah "Genosida"
Istilah "genosida" diciptakan oleh pengacara Polandia-Amerika Raphael Lemkin pada 1944. Lemkin mempelajari kekejaman terhadap Armenia dan Yahudi, serta berupaya merumuskan konsep kejahatan yang mencakup penghancuran kelompok. Konvensi Genosida PBB tahun 1948 kemudian memasukkan istilah itu ke dalam hukum internasional.
Penggunaan istilah "genosida" untuk peristiwa 1915 menjadi isu politik yang tajam. Armenia dan puluhan negara telah mengakui peristiwa itu sebagai genosida. Turki secara resmi menolak istilah tersebut dan menyebutnya sebagai tragedi perang dengan korban dari kedua pihak. Perdebatan ini melibatkan politik identitas, hubungan diplomatik, dan ingatan kolektif.
Ingatan dan Politik
Selama puluhan tahun, komunitas Armenia di diaspora berjuang agar peristiwa itu diakui. Monumen, museum, dan hari peringatan dibangun di berbagai negara. Sejarawan terus meneliti arsip Utsmaniyah, Jerman, Amerika, dan Armenia untuk memahami mekanisme deportasi dan pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pemerintah Turki dan sebagian akademisi menolak framing genosida, meskipun banyak sejarawan Turki sendiri ikut membahas peristiwa itu secara kritis. Perdebatan ini menunjukkan bahwa sejarah kekerasan massal tidak hanya soal masa lalu, tetapi juga soal bagaimana negara membangun narasi tentang dirinya.
Warisan
Genosida Armenia menjadi rujukan penting dalam studi kekerasan massal, hak asasi manusia, dan hukum internasional. Peristiwa itu menunjukkan bagaimana perang, nasionalisme, dan ketakutan dapat menghasilkan kebijakan yang menghancurkan komunitas minoritas. Bagi keturunan korban, pengakuan bukan sekadar simbol, tetapi bagian dari keadilan dan pengakuan atas penderitaan.
Hingga kini, perdebatan politik tentang istilah dan tanggung jawab terus berlangsung. Namun bagi banyak sejarawan, bukti deportasi sistematis dan kematian massal sudah cukup untuk menempatkan peristiwa itu sebagai salah satu tragedi besar abad ke-20.
