Prasasti yang Ditemukan di Kota Lain
Pada Desember 1901, tim penggalian Prancis di bawah Jacques de Morgan bekerja di Susa, ibu kota Elam kuno di barat daya Iran. Di antara reruntuhan mereka menemukan sebuah prasasti batu gelap setinggi lebih dari dua meter, terbagi tiga bagian: relief raja di puncak, teks hukum di badan, dan kutukan di bagian bawah. Prasasti itu kemudian dibawa ke Louvre dan menjadi salah satu benda paling terkenal dari dunia Timur Dekat kuno.
Yang membuat penemuan itu rumit adalah lokasinya. Prasasti tersebut dibuat di Babilonia, bukan di Susa. Kemungkinan besar raja Elam, Shutruk-Nahhunte, membawanya sebagai rampasan perang pada abad ke-12 SM ketika pasukannya menjarah Babilonia. Jadi dokumen yang kini menjadi ikon hukum Babilonia justru bertahan karena diangkut ke negeri lain.
Hammurabi dan Bahasa Keadilan
Hammurabi memerintah Babilonia sekitar 1792–1750 SM. Pada masanya Babilonia tumbuh dari kota kecil di tepi Sungai Efrat menjadi kekuatan yang menguasai Mesopotamia selatan dan tengah. Dalam prasasti, ia menyebut dirinya sebagai raja yang dipilih para dewa untuk menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menghukum yang berbuat jahat.
Bahasa yang dipakai adalah Akkadia dalam aksara paku. Prolog menyebutkan berbagai kota dan kuil yang ia bangun atau pulihkan, sedangkan epilog memuat kutukan bagi siapa pun yang berani mengubah, menghapus, atau memindahkan isi prasasti. Kutukan itu bukan hiasan: di dunia kuno, teks publik sering berfungsi sekaligus sebagai hukum, propaganda, dan monumen keagamaan.
Hampir Tiga Ratus Ketentuan
Bagian utama prasasti memuat sekitar 282 ketentuan, meskipun beberapa baris rusak sehingga jumlah pastinya diperdebatkan. Isinya tidak disusun seperti pasal-pasal dalam undang-undang modern. Ketentuan-ketentuan itu lebih menyerupai kumpulan kasus dan akibat hukum: apa yang terjadi bila seseorang mencuri, menuduh orang lain tanpa bukti, merusak saluran irigasi, mengabaikan utang, menikah, bercerai, mengadopsi anak, atau melukai orang lain.
Salah satu prinsip yang paling sering dikutip adalah pembalasan setimpal, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Namun prinsip itu tidak berlaku sama untuk semua orang. Hukum membedakan tiga golongan utama: awilum atau orang bebas, mushkenum yang berstatus lebih rendah, dan wardum yaitu budak. Denda dan hukuman berubah sesuai status pelaku dan korban.
Keadilan yang Berlapis
Contohnya, bila seorang bangsawan merusak mata bangsawan lain, hukumannya adalah kehilangan mata. Bila ia merusak mata orang berstatus lebih rendah, ia cukup membayar denda. Bila seorang dokter melakukan operasi dan menyebabkan kematian atau kehilangan penglihatan pada pasien bangsawan, tangannya dapat dipotong; bila pasiennya budak, ia hanya wajib mengganti dengan budak lain. Ketentuan seperti ini menunjukkan bahwa keadilan di Babilonia terikat pada tatanan sosial, bukan kesetaraan di depan hukum seperti yang dipahami modern.
Hukum juga mengatur harga dan tarif. Ada ketentuan tentang upah tukang, sewa kapal, ganti rugi ternak, tanggung jawab penjaga gudang, dan kewajiban pemilik tanah yang membiarkan air irigasi merusak ladang tetangga. Dari sini terlihat bahwa teks tersebut bukan hanya soal pidana, tetapi juga alat mengatur ekonomi agraria yang bergantung pada jaringan kanal.
Bukan Undang-Undang Pertama
Hammurabi sering disebut pembuat hukum pertama, padahal klaim itu tidak tepat. Sebelumnya sudah ada kode Ur-Nammu dari sekitar 2100 SM, kode Lipit-Ishtar dari Isin, dan kumpulan hukum Eshnunna. Yang membuat Kode Hammurabi istimewa adalah kelengkapan dan keutuhannya: teksnya terpelihara dalam satu prasasti besar, ditambah banyak salinan tablet tanah liat yang dipakai dalam pendidikan juru tulis.
Salinan-salinan itu penting karena menunjukkan bahwa teks hukum tidak hanya dipajang, tetapi disalin dan dipelajari. Di sekolah juru tulis Mesopotamia, murid berlatih menulis dengan mengutip bagian-bagian hukum. Dengan cara itu, gagasan tentang aturan tertulis menyebar jauh melampaui kota Babilonia.
Bagaimana Hukum Dijalankan
Prasasti tidak menjelaskan seluruh proses peradilan. Dari dokumen lain diketahui bahwa perkara dibawa kepada pejabat raja, dewan kota, atau kuil. Saksi dan dokumen tertulis sangat penting. Untuk kasus tertentu yang sulit dibuktikan, dikenal uji sungai: pihak yang dituduh masuk ke sungai, dan hasilnya dianggap sebagai keputusan dewa. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum Babilonia tidak sepenuhnya sekuler.
Karena itu, para sejarawan modern menolak membaca Kode Hammurabi sebagai undang-undang yang diterapkan secara mekanis. Teks itu lebih tepat dipahami sebagai pernyataan resmi tentang keadilan raja, pedoman bagi hakim, dan cermin nilai masyarakat. Tidak semua ketentuan di dalamnya mungkin dipakai dalam praktik sehari-hari.
Warisan yang Diperdebatkan
Selama berabad-abad, prasasti itu memengaruhi cara orang membayangkan hukum Timur Dekat kuno. Namun sejumlah sejarawan mengingatkan agar tidak menarik garis lurus dari Hammurabi ke hak asasi manusia modern. Tidak ada pemisahan kekuasaan, tidak ada parlemen, dan tidak ada gagasan bahwa raja pun tunduk pada hukum yang sama.
Meski demikian, ada satu gagasan yang bertahan: bahwa aturan hidup bersama sebaiknya ditulis, diumumkan, dan dapat dibaca oleh siapa pun yang berkepentingan. Dalam masyarakat yang sebagian besar buta huruf, prasasti di ruang publik tetap menjadi tanda bahwa kekuasaan mengklaim diri terikat pada keadilan. Di Louvre hari ini, batu dari Susa itu terus memancing pertanyaan yang sama seperti ketika pertama kali dipahat: siapa yang dilindungi hukum, dan siapa yang berada di luar jangkauannya?
