West Lothian question merupakan istilah politik yang merujuk pada ketidakseimbangan hak suara di House of Commons, di mana anggota parlemen (MP) dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara dapat memilih kebijakan yang hanya berlaku di Inggris, sementara MP Inggris tidak dapat mempengaruhi urusan devolusi di wilayah lain.
Latar Belakang
Pertanyaan ini pertama kali diangkat pada 14 November 1977 dalam debat di House of Commons, ketika Tam Dalyell, MP Partai Buruh untuk konstituen Skotlandia West Lothian, menanyakan berapa lama konstituen Inggris akan menerima keputusan yang diambil oleh 119 MP dari wilayah lain yang tidak memiliki suara pada urusan serupa di daerah mereka.
Istilah “West Lothian question” kemudian diciptakan oleh Enoch Powell, MP Unionis Ulster, yang menanggapi pidato Dalyell dengan menyatakan, “Kita akhirnya mengerti apa yang dimaksud oleh Anggota West Lothian.”
Latar belakang historis mencakup perdebatan serupa pada akhir abad ke-19 tentang Home Rule Irlandia, di mana para penentang mengusulkan empat skema partisipasi anggota Irlandia dalam parlemen Inggris, menandakan bahwa isu representasi lintas wilayah sudah lama menjadi bahan perdebatan.
Jalannya Peristiwa
Selama debat, Dalyell mencontohkan situasi seorang MP West Lothian yang dapat memutuskan kebijakan untuk kota Blackburn di Lancashire, namun tidak dapat mempengaruhi kebijakan untuk Blackburn, West Lothian, di konstituennya sendiri, menyoroti ketidakadilan praktis.
Masalah ini kembali muncul setelah pembentukan Parlemen Skotlandia pada 1999, ketika anggota Westminster dari Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara tetap memiliki hak suara atas undang-undang yang hanya berlaku di Inggris, memperkuat persepsi ketidakseimbangan.
Pada 2011, pemerintah Inggris membentuk Komisi konsekuensi devolusi untuk House of Commons, dipimpin oleh Sir William McKay, yang menghasilkan laporan 2013 mengusulkan prosedur “English votes for English laws” (EVEL) agar undang-undang yang hanya menyentuh Inggris memerlukan mayoritas dukungan MP Inggris.
Dampak Kebijakan
Setelah kemenangan mayoritas Partai Konservatif pada pemilu 2015, prosedur EVEL dan Legislative Grand Committee diaktifkan, memberikan MP Inggris peran lebih besar dalam legislasi yang bersifat eksklusif bagi Inggris.
Namun, pada 2021, prosedur tersebut dihapus, mengembalikan status quo sebelumnya di mana semua MP Westminster tetap memiliki hak suara yang sama atas semua undang-undang, tanpa memisahkan wilayah.
West Lothian question tetap menjadi isu politik kontemporer, memengaruhi diskusi tentang reformasi konstitusional, devolution, dan keseimbangan kekuasaan antara parlemen pusat dan badan legislatif devolusi di Skotlandia, Wales, serta Irlandia Utara.
Artikel ini disusun otomatis oleh Redaksi HISTORYX dari data Wikipedia berlisensi CC BY-SA 4.0 pada 14 Nov 2026. Koreksi dapat dikirim melalui halaman Kontak.
Diskusi
Komentar
Komentar ditinjau editor sebelum tampil. Sertakan sumber bila mengoreksi fakta.
Belum ada komentar yang tampil. Jadilah yang pertama menanggapi artikel ini.